<p style="margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: "Open Sans", Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);"> Bupati Badung Nyoman Giri Prasta merestui Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda, yang sebelumnya Dispenda) Badung untuk memasang spanduk di tempat dimana wajib pajak belum membayar pajak atau menunggak pajak. Upaya ini dilakukan untuk menggenjot pendapatan dari sektor pajak di wilayah Badung. Pemkab Badung akan memasang spanduk di tempat wajib pajak yang membandel/menunggak membayar pajak. Tindakan tegas ini tidak tanggung-tanggung. Bupati Badung sudah<br /> mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah, sebagai payung hukum pemasangan spanduk tersebut.</p> <p style="margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: "Open Sans", Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);"> Kepala Badan Pendapatan (Bapenda) dan Pasedahan Agung Kabupaten Badung I Made Sutama mengatakan, aturan ini bermaksud untuk memberikan landasan hukum dalam melaksanakan penagihan pajak daerah. “Tentu saja tujuannya agar penagihan pajak dapat berjalan dengan baik dan pendapatan asli daerah (PAD) meningkat,” katanya, Rabu (13/6).</p> <p style="margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: "Open Sans", Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);"> Sutama menjelaskan, dalam Perbup Nomor 15 Tahun 2018, pemasangan spanduk terhadap WP nakal diatur pada pasal 6. Yakni berbunyi, ‘Apabila setelah tenggang waktu 21 hari setelah disampaikannya Surat Teguran, wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya membayar utang pajak, Kepala Badan dapat memerintahkan kepada Juru Sita untuk memasang spanduk di tempat/lokasi usahanya bahwa wajib pajak yang bersangkutan tidak taat bayar pajak’. “Dengan adanya Perbup ini, kami tak segan-segan lagi dalam melakukan upaya penagihan pajak bagi para pengusaha yang sering tunggak pajak. Dalam Pasal 6 Perbup Nomor 15 Tahun 2018 tersebut sudah jelas disebutkan, apabila setelah tenggang waktu 21 hari setelah disampaikannya surat teguran, maka dilakukan pemasangan spanduk pemberitahuan bahwa wajib pajak yang bersangkutan tidak taat membayar pajak,” tutur birokrat asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan itu.</p> <p style="margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: "Open Sans", Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);"> Lanjutnya, dengan tindakan keras seperti ini diharapkan memberikan efek jera kepada perusahaan tersebut. Tidak hanya memasang spanduk dengan tulisan tidak taat bayar pajak, surat paksa juga bisa dikeluarkan dalam 21 hari setelah surat teguran dikeluarkan. “Surat paksa diberitahukan oleh Juru Sita pajak dengan cara membacakan isi surat paksa, dan kedua belah pihak menandatangani berita acara sebagai pernyataan bahwa surat paksa diserahkan kepada penanggung pajak,” kata Sutama. Diakui Sutama, sejauh ini sudah ada beberapa hotel yang diberikan surat paksa. “Untuk pemasangan spanduk belum ada, namun untuk pemberian surat paksa sudah ada beberapa hotel. Bahkan, sudah ada hotel yang mau melunasi utang pajaknya secara mencicil,” ungkapnya.</p> <p style="margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: "Open Sans", Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);"> Dalam upaya meningkatkan PAD, Pemkab Badung juga sudah memasang alat monitoring transaksi online kepada sekitar 1.140 wajib pajak. Diharapkan dengan cara ini tidak ada pengusaha yang mencoba mengakali transaksi yang masuk setiap harinya. (*)</p>